WORLD SIGHT DAY DAN PENANGGULANGAN BUTA KATARAK DI INDONESIA

      

Prof.DR.dr.Nila F Moeloek,SpM(K)* / dr. Riki Tsan,SpM**

Ketua PP Perdami/Utusan Khusus Presiden RI dalam MDGs ,**Pengurus Perdami Cabang, Bekasi   


      Hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober , yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 11 Oktober, diperingati sebagai World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. World Sight Day( WSD ) merupakan  hari kepedulian internasional terhadap  berbagai isu  global yang berkaitan dengan masalah kebutaan dan gangguan penglihatan yang  diderita oleh penduduk dunia.

World Health Organization (  Badan kesehatan Dunia) melaporkan, ada 285 juta penduduk dunia yang mengalami masalah dalam penglihatan.  Lebih kurang 39  juta orang diantaranya menderita kebutaan, sedangkan 246  juta oranglainnya mengalami gangguan penglihatan. MenurutWHO , jika keadaan seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan apapun, jumlah penderita gangguan penglihatan dan kebutaan ini akan bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 2020. Informasi seperti ini menuntut penataan kembali strategi penatalaksanaan masalah kesehatan mata sesuai dengan kecenderungan terkini dan masa mendatang,  yang beberapa tahun yang silam  menjadi dasar dari pencanangan programVision 2020: The Right to  Sight, sebuah gerakan inisiatif global yang bertujuan untuk mengeliminasi avoidable blindness yakni penyebab kebutaan yang seharusnya dapat dihilangkan atau dicegah.

dr. .Riki TsanIVision 2020: The Right to  Sight, merupakan joint programme  yang diprakarsai oleh WHO dengan International Agency for the Prevention of Blindness ( IAPB), sebuah organisasi yang memayungi berbagai kelompok profesi dan organisasi non pemerintah  yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mata masyarakat.

Bagaimana hubungan antara Vision 2020: The Right to  Sight ini dengan Millenium Development GoalsMDGs ) atau Tujuan Pembangunan Milenium? Tujuan Pembangunan Millenium  merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa  dalam Konferensi Tingkat Tinggi  ( KTT ) Milenium PBB bulan September tahun 2000. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. United Nations Millennium Declaration).Indonesia termasuk diantara negara yang menyepakati MDGs.

Terkait denganMDGs,International Agency for The Prevention of Blindness ( IAPB ), menyatakan  : “ The objective of eliminating avoidable blindness is relevant to the achievement of all 8 Millennium Development Goals”. Tujuan dari eliminasi avoidable blindness sejalan dengan pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Millenium.Kedelapan Tujuan Pembangunan Milleniumdimaksud adalah (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); (7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

 

KONDISI INDONESIA

Sementara itu di Indonesia, Survei Indra Penglihatan dan Pendengaran yang dilakukan pada tahun 1993 – 1996 menunjukkan angka kebutaan nasional Indonesia  sebesar 1.5 %. Dibandingkan dengan angka kebutaan nasional di negara–negara Asia angka kebutaan Indonesia menduduki ranking yang tertinggi.Jika  mengacu  kepada hasil survei tersebut, angka kebutaan nasional kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kebutaan nasional Bangladesh  (1 %),  India (0.7 %)  ataupunThailand ( 0.3 % ).

Untuk mengatasi  keadaan tersebut di atas, pada tanggal 15 Februari 2000, Pemerintah Indonesia  melalui  Wakil  Presiden RI saat itu, Ibu Megawati Soekarnoputri , mencanangkan program Vision 2020 : The Right to  Sight di Indonesia. Dengan pencanangan Vision 2020 : The Right to  Sight, berarti pemerintah bertanggung jawab memberikan hak bagi setiap warganegara Indonesia untuk mendapatkan penglihatan optimal pada tahun 2020 dengan salah satu indikatornya menurunnya angka kebutaan nasional.

Untuk memenuhi amanah Vision 2020 : The Right to  Sightyang mengharuskan setiap negara menyusun national plan masing – masing , maka pada tahun 2003, Kementerian Kesehatan RI bersama – sama dengan organisasi profesi Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia ( Perdami )  mulai menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (  PGPK ), yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1473/MENKES/SK/X/2005 . Dokumen Strategi Nasional PGPK ini merupakan pedoman bagi Program Kesehatan Indera Penglihatan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.

BUTA KATARAK

Menurut Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kebutaan di Indonesia adalah penyakit katarak, glaukoma,kelainanretina, dan kelainan refraksi dan penyakit – penyakit lain yang berhubungan dengan usia lanjut . Angka kejadian kebutaan yang disebabkan oleh penyakit katarak    meliputi  lebih dari separuh angka kebutaan nasional. Selain faktor degeneratif, kejadian katarak juga dipicu  oleh kondisi lingkungan Indonesia sebagai  negara tropis, tingginya paparan sinar ultraviolet  serta komplikasi berbagai penyakit  sistemik seperti Diabetes Melitus.

Disamping itu, besarnyajumlah penderita katarak di Indonesia saat ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia lanjut yang pada tahun 2000 sebesar 15.3 juta orang. Jumlah dimaksud cenderung bertambah besar karena berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik , pada tahun 2025 penduduk berusia lanjut di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 414 % dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1990. Selain itu masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penderita di daerah subtropis. Sekitar 16 % sampai 22 % penderita katarak yang  menjalani operasi katarak berusia di bawah 56 tahun.

Kebutaan katarak tidak  hanya mengganggu produktivitas dan mobilitas penderitanya, tetapi juga menimbulkan dampak  sosioekonomi bagi masyarakat dan negara, yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.Selain itu,karena biaya operasi katarak yang tidak murah, mengakibatkan sebagian masyarakat , khususnya masyarakat dengan tingkat sosioekonomi rendah atau miskin, sulit memperoleh pelayanan operasi katarak.Sedemikian besarnya  dampak sosial ekonomi, yang harus ditanggung masyarakat. , maka implikasi terhadap aspek finansial yang diakibatkan oleh  buta  katarak harus sungguh sungguh diperhitungkan karena akan menjadikan beban bagi masyarakat dan pemerintah.

PENANGGULANGAN BUTA KATARAK

WHO juga menyebutkan bahwa delapan puluh persen kebutaan yang diderita oleh masyarakat dunia dapat dihindarkan (avoidable), baik  dengan cara pencegahan (preventable) ataupun penyembuhan/pengobatan  (curable), serta dapat  dipulihkan kembali (rehabilitative). Secara klinis, kebutaan ataupun gangguan penglihatan yang diakibatkan oleh penyakit  katarak dapat disembuhkan dan direhabilitasi kembali.

Mengingat kebutaan yang diakibatkan oleh penyakit katarak memberikan proporsi terbesar kepada angka kebutaan nasional, maka strategipenanggulangan kebutaanyang diakibatkan oleh penyakit katarak tersebut merupakan salah satu diantara intervensi medis yang paling mungkin untuk dilakukan. Tidak ada penatalaksanaan efektif lainyang dapat dilakukan  dalam penanggulangan buta katarak, selain melakukan tindakan bedah katarak . Kenapa harus dengan bedah katarak ?.

Bedah katarak adalah salah satu intervensi medis  yang paling hemat biaya (cost effective) yang sekarang ini sudah lazim dilakukan di  berbagai belahan dunia serta terbukti secara signifikan mampu mengembalikan dan mengoptimalisasikan fungsi penglihatan dari penderita buta katarak. Intervensi operatif  yang massif terhadap penderita buta katarak sama hematnya dengan imunisasi dan dapat menghasilkan output yang sangat baik, yang kemudian diyakini dapat  menurunkan angka kebutaan nasional . Di sisi lain, pulihnya fungsi penglihatan, akan disertai dengan peningkatan kualitas hidup dari penderita dan masyarakat secara keseluruhan.

Lalu, bagaimana peran Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia ( Perdami ) dalam kegiatan bedah katarak di tengah – tengah masyarakat ?.

 

PERAN PERDAMI

Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia( Perdami ) adalah organisasi profesi dari dokter spesialis mata Indonesia yangbergerak di bidang kesehatan mata  dan telah berkiprah selama 48 tahun di negeri ini. Walaupun, kewajiban untuk memberikanhak penglihatan yang optimal bagi setiap penduduk Indonesia dengan salah satu indikator berkurangnya angka kebutaan nasional merupakan tanggung jawab pokok pemerintah, namun Perdami  secara moral terpanggil untuk membantu pemerintah untuk merealisasikannya.

Salah satu wujud dari tanggung jawab moral organisasi profesi Perdami untuk membantu pemerintah diantaranya ialah membentuk seksi khusus di dalam struktur kepengurusan Perdami yang bernama Seksi Penanggulangan Buta Katarak ( SPBK ). Tanggung jawab utama SPBK Perdami adalah mengeliminasi buta katarak  yang diderita masyarakat Indonesia dengan melakukan bakti sosial (baksos) bedah katarak ke berbagai wilayah di Indonesia. Secara berkala, anggota Perdami – dengan sukarela – melakukan kegiatan baksos bedah katarak ke berbagai daerah di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari daerah perkotaan sampai ke daerah daerah terpencil yang bahkan sulit dijangkau dengan alat transportasi dan alat komunikasi.

Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Perdami adalah satu satunya organisasi profesi dokter spesialis di Indonesia yang bersedia terjun langsung dan bekerja secara sukarela di tengah – tengah masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mata masyarakat.

Dalam catatan Perdami, nilai total operasi katarak yang telah dilaksanakan diperkirakan mencapai 170.000 tindakan  Kenyataannya, jumlah ini masih jauh dari target minimal yang harus dicapai , mengingat jumlah ini bahkan tidak dapat mengatasi  kasus – kasus katarak yang muncul setiap tahunnya (incidence rate) di Indonesia yang diperkirakan sebesar 0.1% atau lebih kurang 200-an ribu kasus katarak baru. Belum lagi diperhitungkan backlog katarak, yaitu penambahan jumlah sisa penderita yang tak tertangani tahun sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan upaya  penanggulangan buta katarak di Indonesia tidak mencapai target yang diinginkan. Secara umum, problem mendasar yang kita hadapi ialah bahwa  sampai saat ini upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan belumdianggap sebagai program prioritas oleh Pemerintah. Program PGPK sempat  terhenti dan saat ini mulai diperhatikan kembali, walau belum berjalan secara baik. Pemerintah mulai memberikan perhatian untuk berbagai kegiatan  yang terkait dengan upaya  penanggulangan buta katarak di Indonesia. Sangat diharapkan kerjasama antara pemerintah, akademisi dan peran swasta dapat saling bahu membahu melakukan penanggulangan katarak sehingga meningkatkan Cataract Surgical Rate yang akan mengangkat nama bangsa di mata international.

Selama ini Perdami berinisiatif menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi swasta, lembaga sosial masyarakat, organisasi nonpemerintah maupun badan usaha milik negara, diantaranya lewat program corporate social responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan dalam penanggulangan buta  katarak di Indonesia. Misalnya, pada tahun 1982, Yayasan Dharmais mulai bekerja membantu Perdami menanggulangi buta katarak di seluruh Indonesia. Lalu, pada tahun 2010,Kompas  dengan program Mata Hati  memantapkan komitmen filantrofiknya untuk bersama sama Perdami berupaya mengentaskan buta katarak yang diderita oleh sebagian  masyarakat Indonesia. Sampai saat ini telah tercatat  puluhan lembaga sosial masyarakat/organisasi nonpemerintah  yang membantu pembiayaan baksos bedah katarak Perdami, antara lain PT Sido Muncul.Bahkan, pada 15 Januari 2012, di RS Mata Aini, Jakarta, Ketua Perdami bersama sama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia  telah mencanangkan kembali Gerakan Penanggulangan Buta Katarak di Indonesia dan khusus memperingati World Sight Day 2012 ini, Ketua Perdami menghimbau kepada semua anggota Perdami di Indonesia  untuk menjadikan bulan Oktober ini sebagai Bulan Baksos Katarak dengan memperbanyak kegiatan bakti sosial bedah katarak.

Masalah lain dalam penanggulangan buta katarak di Indonesia, selain ‘political will’ dari Pemerintah, perlu tertatanya sistim pelayanan kesehatan indera penglihatan yang integratif dan komprehensif .Kondisi ini perlu diperkuat dengan manajemen informasi dan pendataan dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan mulai dari pusat sampai ke daerah.Semua faktor ini secara kumulatif mengakibatkan target pencapaian dalam penganggulangan buta  katarak dapat terlihat dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Terkait dengan  kondisi tersebut di atas  disertai telaah terhadap implementasi Strategi nasional PGPK, tentu timbul pertanyaan , bagaimana dengan pencapaian target penurunan angka kebutaan nasionaldan pemenuhan hak setiap warganegara  untuk memperoleh penglihatan yang optimal di tahun 2020 yang tinggal  beberapa tahun ke depan ?. Apakah kita dapat mencapainya. World Sight Day 2012  mengingatkan kita  untuk  menegaskan kembali komitmen dan  kepedulian akan pentingnya mengatasi masalah kebutaan dan gangguan penglihatan di masyarakat serta secara serius dan  sungguh – sungguh berupaya mengimplementasikan Vision 2020: The Right to Sight di negeri tercinta ini. Selamat memperingati World Sight Day, Hari Penglihatan Sedunia !.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s